Ket. foto : Demonstran penentang kudeta militer di Myanmar. (STR/ AFP)


JAKARTA | Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan mengatasi kekerasan dan memulihkan demokrasi di Myanmar.

Pernyataan itu disampaikan Burgener menyusul tak kunjung adanya tindakan tegas di tengah penindasan junta militer terhadap rakyat Myanmar 
sejak kudeta berlangsung 1 Februari lalu.

Dia menyampaikan itu dalam pertemuan tertutup dengan anggota Dewan Keamanan PBB membahas krisis di Myanmar.

"Sudah sangat genting bagi dewan untuk bertindak tegas dan koheren memperingatkan pasukan keamanan dan berdiri bersama rakyat Myanmar, untuk mendukung hasil pemilu yang jelas pada November," tegas Burgener kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB, Seperti yang dilansir CNN Indonesia,Sabtu (6/3/2021) dikutip dari Reuters.

"Ada urgensi untuk aksi kolektif. Sampai kapan kita akan membiarkan militer Myanmar lolos?"

Myanmar tengah dilanda kekacauan sejak tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah sipil, Aung San Suu Kyi.

Gelombang protes menentang kudeta di Myanmar berbuntut korban jiwa. Jumlah warga yang tewas karena peluru militer terus bertambah hingga lebih 50 orang.

Pada demonstrasi Jumat, polisi menembaki pengunjuk rasa dan menewaskan satu orang.

Dewan Keamanan PBB menurut laporan Reuters, telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat di Myanmar, tapi berhenti mengutuk kudeta lantaran pertentangan dari Rusia dan China.

Burgener kembali mengingatkan bahwa tak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta militer.

Karena itu dia mendesak anggota Dewan Keamanan untuk mendukung penuh Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun.

Kyaw Moe Tun diketahui dipecat oleh junta militer pada pekan lalu usai menyatakan desakan agar 193 negara di Majelis Umum PBB mengerahkan segala cara untuk menggagalkan kudeta.

Burgener mewanti-wanti Dewan Keamanan PBB bahwa situasi di Myanmar tengah bergerak menuju krisis kemanusiaan yang akut.

"Kudeta tersebut secara fundamental berdampak pada angkatan kerja, investasi, stabilitas, prediktabilitas, konektivitas dan keamanan. Ini seperti menyaksikan ekonomi Myanmar memasuki kondisi sepsis," ucap Burgener.

Dikutip dari AFP, Burgerner membeberkan setiap harinya menerima sekitar 2.000 pesan dari Myanmar yang mendesak tindakan internasional.

Jika tidak, lanjut Bugerner, harapan mereka ke PBB dan anggotanya bakal kian memudar.

Burgerner kembali menyerukan kekuatan dunia internasional untuk bertindak tepat waktu mendorong pemilihan demokrasi di Myanmar

Sumber : CNNI