TRIBUNSATU.COM - BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Rosmiati, Ketua tim BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Juwita Hari Yani Harahap, Inspektur Inspektorat Rohul, H Helfiskar SH MH, para asisten,staf ahli dan Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Rohul.

Diakui Bupati, dalam menjalankan pemerintahan daerah atau organisasi pastilah diperlukan suatu rencana strategis, tujuan, program dan kegiatan yang sistematis, integral, sinkron dan berkesinambungan serta memiliki akuntabilitas yang terukur dengan baik.

“Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, tentunya dilakukan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Bupati.

Dalam hal ini, Bupati mengaku sangat mendukung kegiatan bimtek karena merupakan upaya sistematis dan terintegrasi serta memiliki parameter yang cukup kuat dalam rangka untuk memberikan sebuah pelayanan yang maksimal dan merupakan suatu program yang sangat baik dalam rangka pengendalian internal.

“Oleh karena itu, bimtek dan penilaian SPIP terintegrasi ini merupakan pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021, tentang penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pemerintahan yang terintegrasi pada pemerintah daerah,” tambah Bupati.

Untuk diketahui lanjut Bupati, pada tahun 2019 hasil penilaian BPKP bahwa SPIP Kabupaten Rokan Hulu telah memperoleh level 3, Hal itu tentu dikarenakan adanya kerjasama dan kerja keras dari seluruh OPD dan elemen di Lingkungan Pemkab Rohul.

“Dengan keluarnya peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP) nomor 5 tahun 2021 tentang penilaian maturitas SPIP saat ini dilakukan secara mandiri oleh OPD dan selanjutnya akan dilakukan penjaminan kualitas oleh inspektorat daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya evaluasi akan diserahkan kepada BPKP perwakilan Provinsi Riau.

“Pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas ini akan dilaksanakan paling lambat 24 Oktober 2022 mendatang, oleh karena itu kami instruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk segera membentuk tim SPIP di masing-masing OPD paling lambat 5 Oktober 2022,” Harap Bupati. (adv)