BENGKALIS, Tribunsatu.com Peningkatan Insfrastruktur penimbunan bes yang terang-terangan dikerjakan rekanan Kontraktor asal asalan dan tanpa ada papan proyek kegiatan. Dugaan proyek siluman dari Pemerintah melalui Dinas Perkim  Kab Bengkalis peningkatan jalan jalan Sri Maksum, Desa Bantan Tua Kec Bantan yang dikerjakan kurang memuaskan.


Padahal sangat jelas proyek tanpa papan nama adalah pelanggaran hukum UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (KIP) dan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. 

“Diamati proyek yang dikerjakan tanpa plang proyek alias siluman, kalau benar itu proyek dari pemerintah patut diduga ada aroma kong kalikong antara pihak rekanan dengan dinas terkait.”

Pantauan awak media Kamis (23/05/19) saat melintas jalan Bengkalis Bantan tepatnya Jln Sri Maksum dilihat kasat mata pekerjaan penimbunan bes yang tidak merata dan bahan material/bes dugaannya tidak sesui spek.

Sementara itu, Yanto salah seorang masyarakat di Desa Bantan Tua,  merasa heran dan penuh tanda tanya, saat ditanyakan dari mana anggaran proyek penimbunan jalan tersebut malah tidak memberitahu dengan jelas. 

"Untuk volume panjang jalan Sri Maksum 250 meter, kalau jelasnya kami tidak mengetahui pasti pak!!, "ucap yanto kepada media ini, Kamis (23/05/19).

Ditempat yang sama, warga lainya, Budi menjelaskan, kalau pekerjaan penimbunan jalan di RT 05 tersebut sepanjang lebih kurang 250 meter dan dari awal dikerjakan memang tidak ada papan plang kegiatannya.

" Kami pernah bertanya ke salah satu pekerja dari mana sumber dana tidak mau di jawab oleh pihak yang mengerjakan, "tuturnya.

"Kami minta jika anggaran pemerintah (APBD) maka ini adalah uang rakyat harus jelas spek pekerjaaanya," kata Budi.

Masih dikatakan Budi, untuk pekerjaan peningkatan jalan Sri Maksum bukan kami tidak berterimakasih kepada Pemda Bengkalis atas bantuan ini, jika pekerjaan yang dikerjakan rekanan tidak baik mutunya, kan sama menghambur hamburkan duit Rakyat," tuturnya.

Proyek pemerintah dikerjakan tanpa papan nama, pengawas lapangan pihak pemerintah dianggap tutup mata, ada apa ini?. Seharusnya pihak pemerintah memonitoring di lapangan dan menegor rekanan agar memasang papan nama proyek saat dimulai pekerjaan, selain pelanggaran tidak ada papan nama proyek, diduga kualitas proyek itu tidak tahan lama karena terlihat dikerjakan asal-asalan," kesalnya.

Pemasangan papan nama proyek merupakan bagian dari implementasi azas transparansi, sehingga masyarakat bisa turut mengawasi proses pembangunan. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi segala bentuk kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, namun tanpa papan nama proyek proses pengawasan itu tidak berjalan dengan baik," tutupnya. (rls/rom)