PEKANBARU - Ribuan aksi massa dari Forum LSM Riau Bersatu dan berbagai organisasi mahasiswa kembali melakukan demontrasi di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, Senin (24/09).

Dalam orasi Kordinator aksi Indra Gunawan menyebutkan bahwa berbagai tuntutan yang disampaikan pada aksi sebelumnya pada Kamis, pekan kemaren, Kadisdik Riau tidak menepati janji untuk berargumentasi.

“Kualitas pendidikan di Riau sangat rendah, padahal anggaran pendidikan yang didapat dari APBN atau APBD sangat besar,” sebut IndrSaat ini alokasi dana pendidikan sangat besar. Hampir 20 persen APBN atau APBD diarahkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Namun kenyataannya, dengan dana yang begitu besar, tidak menjamin pendidikan berkualitas seperti yang diharapkan.

“Dana yang besar itu ke mana? Kita patut pertanyakan karena uang itu adalah uang rakyat. Dewan ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, bukan sarang korupsi. Kalau tidak mampu ya jangan Perlu jadi kepala departemen,” ungkap Indra dengan nada berapi-api.

Aksi Forum LSM Riau Bersatu ini, juga menyoroti cara kerja kepala sekolah di tingkat SMA/SMK di Riau yang jauh dari harapan. Bahkan setiap sekolah kini menjadi sarang pungli. Mereka berjualan buku, program PKL yang mahal, rencana kegiatan anggaran sekolah yang tidak inovatif, ikut menentukan harga seragam sekolah, jual beli bangku setiap musim PPDB, dan segudang permasalahan lainnya.

Sebelumnya, dalam tuntutan Forum LSM Riau Bersatu menuntut keras APH dengan menyampaikan poin seperti,

Pertama: meminta Pj Kadisdik Riau menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan.

Kedua: meminta Pj Kadisdik Riau memanggil seluruh kepala sekolah SMA/SMK untuk mengklarifikasi seluruh pertanyaan yang disampaikan.

Ketiga , meminta Plt Kadisdik Riau menjelaskan adanya dugaan aparat penegak hukum yang mengerjakan proyek di Kabupaten Riau.

Keempat , meminta Plt Kadisdik Riau menjelaskan soal penerimaan fee dari setiap kegiatan yang diberikan kepada kontraktor/mitra.

Kelima , meminta Pj Kadisdik Riau menyampaikan program peningkatan pendidikan yang dilaksanakan seluruh kepala sekolah di Riau.

Keenam , meminta Plt Kadisdik Riau membentuk tim bedah RKAS, sehingga bisa diketahui sejauh mana dana BOS digunakan.

“Kami juga meminta agar seragam sekolah tidak lagi dikelola pihak sekolah, melainkan diserahkan seluruhnya kepada orang tua siswa. orang banyak. Dan persoalan ini akan kami bawa ke jalur hukum,” ungkapnya.

Dalam pada itu, Ketua DPP Forum LSM Riau Bersatu Robert Hendrico, didampingi Tokoh masyarakat Fauzi Kadir dan Fajar Simanjuntak, usai melaksanakan aksi, juga meminta
Kapolda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau mengusut tuntas PPDB yang dinilai tidak sesuai dengan fakta integritas yang ditandatangani.

Meminta Kapolda Riau dan Kajati Riau mengusut penggunaan dana BOS, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan penyediaan seragam bagi siswa baru. Dan memanggil Plt Dinas Pendidikan yang diduga mempermainkan aparat penegak hukum terkait pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan.

“Masalah kwalitas pendidikan adalah sangat prioritas untuk anak bangsa. Bila tuntutan aksi kedua ini tidak ditanggapi, berikutnya aksi akan dilanjutkan ke Kementerian Pendidikan di jakarta," jelas Robert optimis, seraya menjelaskan sehubungan tengah pesta Pilkada, maka pihak dari Polrestabes Pekanbaru berjanji akan memfasilitasi pertemuan dengan instansi Disdik Riau, sehingga aksi unjuk rasa berakhir tertib dan aman.*