SOFIFI, Tribunsatu.com - Listrik Kantor Penghubung provinsi Maluku Utara di Jakarta yang berada di Jalan cempaka putih Jakarta pusat telah diputuskan PT.PLN Rayon setempat, karena  menunggak pembayaran rekening listrik selama beberapa bulan terakhir di akhir tahun 2018.


Kepala Badan Kantor Penghubung  Halid Alkatiri saat dikonfirmasi membenarkan langkah tegas pemutusan listrik yang diambil pihak PLN tersebut. Ia mengaku, penyebabnya penunggakan listrik itu terjadi karena ketersediaan anggaran yang dialokasikan selama setahun tidak mencukupi. Selain kepala badan penghubung kewalahan bayar listrik dengan anggaran 60 juta per tahun dan pbayaran tiap bulannya 7 juta rupiah dengan daya listrik 13 ribu kwH.


”Total tunggakan selama dua bulan ini yakni Rp 15. juta lebih,”bebernya.


Ia menyebutkan, besaran anggaran pembayaran listrik yang dianggarkan pada APBD 2018 hanya 60 Juta, sementara  besaran pembayaran listrik dalam setiap bulan untuk Kantor perwakilan plus mes perwakilan mencapai 7 Juta - 8 Juta, sehingga biaya membengkak dan berakibat pada 3 bulan terakhir listriknya tidak bisa dibayarkan lagi.


"Pengalaman di tahun 2017 biaya listrik hanya tembus di angka  50 juta sekian tapi karena di tahun 2018 kemarin naik dan terjadi penunggakan ini. Jadi ini bukan kelalaian disengaja tapi karena masalah pembiayaan,”pungkasnya.


Diungkapkan mantan Karo Humas dan Protokol Setdaprov Malut ini, penyebab membengkaknya pembayaran listrik kantor penghubung ini, selain tarif listrik naik ada juga 10 kamar mes perwakilan telah dihuni masyarakat Malut, maka otomatis listrik digunakan selama mendiami mes perwakilan.


”Apalagi air yang digunakan minum dan mandi harus dengan listrik, karena menggunakan mesin Sanyo, sehingga sudah pasti biaya akan bertambah,”jelasnya.


Halid mengaku pagu anggaran untuk membayar listrik memang tidak sesuai, karena proses penginputan data dari awal keliru menggunakan standar biaya pembayaran dalam setahun hanya bisa di 66 Juta, namun ternyata itu meleset.


”Untuk di 2019 kita rencana mengganti listrik meteran manual ke meteran listrik yang menggunakan pulsa (Token) sehingga kedepan bisa menekan pembiayaan listrik ini,”jelasnya.(Rais).